“Perlu pembahasan bersama antara gubernur, bupati, dan wali kota untuk mencari skema (pembiayaan) beasiswa bagi mahasiwa Papua di tahun 2023. Skema _cost sharing_ atau bantuan keuangan khusus dari dana otsus kabupaten/kota ke provinsi Papua dapat jadi salah satu alternatif. Alternatif lain, bisa dengan mekanisme penghitungan kebutuhan beasiswa yang disepakati gubernur, bupati/walikota, diambilkan dari alokasi masing-masing daerah oleh Kementerian Keuangan” ungkap Fatoni.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Inspektur Jenderal Kemendagri. Hadir pada pertemuan tersebut Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Kepala BPSDM Provinsi Papua, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, dan Kepala Sub Direktorat Pinjaman Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, hadir secara virtual Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat serta Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC, pejabat dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.