LGNEWS Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemerintah daerah (pemda) agar menyusun peta jalan dan rencana aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Hal itu disampaikan Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Hendriwan pada Webinar Series 3 yang digelar Ditjen Bina Keuda dengan tema “Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui ETPD serta Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi ETPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2021” Rabu (26/1/2022).
Menurut Hendriwan, penyusunan peta jalan dan rencana aksi tersebut merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan program-programnya.
Adapun TP2DD sendiri sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuan pembentukannya yaitu untuk mendorong inovasi dan integrasi ekonomi keuangan digital, serta mempercepat implementasi ETPD.