LGN SURABAYA – Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) memegang peran penting dalam meningkatkan ekonomi dan memperkuat UMKM di daerah. Guna mengantisipasi persaingan di era digital, BPR milik pemerintah daerah (pemda) diminta untuk mengadopsi digitalisasi. Ikhtiar tersebut dinilai akan meningkatkan kualitas pelayanan perbankan, sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang tersedia. Kendati demikian, dalam penerapannya proses digitalisasi tersebut dinilai tidak mudah dan pada pelaksanaannya diyakini tidak murah. “Karenanya, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemda (Perbamida) sebagai asosiasi perlu memerankan fungsinya menyinergikan BPR milik Pemda agar efektif dan efisien dalam mengantisipasi biaya dan juga pengamanan transaksi,” ujar Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, ketika menyampaikan sambutannya pada Seminar Nasional dan Munas IX Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemda (Perbamida), di Surabaya, Kamis, 2 Desember 2021.
Fatoni menambahkan, sejumlah BPR milik Pemda diketahui telah menjalankan digitalisasi. Di antaranya, BPR Sleman, Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, Kulon Progo, Jombang, Jatim, Ternate, Bhakti Sumekar, dan Delta Artha. Dirinya mengapresiasi capaian tersebut dan berharap agar terobosan itu dapat ditularkan kepada BPR milik Pemda lainnya. Di sisi lain Fatoni menguraikan dampak pandemi Covid-19 sempat mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional. Namun dalam perkembangan terkini, pertumbuhan perekonomian di 32 provinsi pada triwulan 3 tahun 2021 telah mengalami tren peningkatan yang positif. Hal ini, imbuh Fatoni, membutuhkan dorongan dari beberapa sektor perekonomian lainnya agar capaian tersebut semakin meningkat pesat. “Untuk menggerakan perekonomian di daerah tidaklah cukup dengan fiskal melalui APBD saja, namun perlu dorongan aktivitas perekonomian di daerah melalui sektor perbankan,” terangnya.