LGN BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima penghargaan ketujuh kalinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020.
Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Lampung Ade Rohman yang menyampaikan penghargaan tersebut di Ruang Rapat Utama, Pemprov Lampung, Rabu (17/11/2021).
Mereka yang turut menyaksikan adalah Kepala BPK Perwakilan Lampung Andri Yogama, staf ahli, inspektur, sekretaris Dewan, para kepala dinas, para kepala badan, dan para kepala kantor.
Ade Rohman mengatakan penghargaan tersebut membuktikan komitmen dan keseriusan Pemprov Lampung dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik walau dalam kondisi Covid-19.
Laporan keuangan Pemprov Lampung yang telah diaudit BPK telah memenuhi kesesuaian dengan SAP, kecukupan kepemilikan hak, ketakutan terhadap peraturan perundang-undangan, dan terpaku pada efektifitas sistem pengendalian internal.
Untuk kabupaten/kota, ada 4 daerah yang memeroleh LKPD selama 10 tahun berturut-turut, yakni Pemkot Metro, Pemkab Lampung Barat, Pemkab Tulang Bawang Barat, Pemkab Waykanan.
Lima daerah yang mendapatkan WTP adalah Pemprov Lampung, Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Pringsewu, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulangbawang.
Sedangkan 5 daerah yang mendapatkan piagam WTP dari kementerian adalah Kabupaten Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat, Tanggamus.
Ade Rohman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan kepada Pemprov Lampung dan pemkab/pemkot atas capaian WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut.
Dia berharap Pemprov Lampung mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahnya yang akuntabel dan transparan.
Gubernur Arinal Djunaidi mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang diperoleh Pemprov Lampung dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan.
Dia juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemprov Lampung yang terus berupaya dan bekerja keras dalam mempertahankan Opini WTP
“Semoga kita dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja dan meraih opini WTP sebanyak 7 kali berturut- turut sejak tahun 2015,” katanya.
Gubernur juga mengakui bahwa pemerintah daerah mungkin saja masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan dalam mengelola keuangan daerah.
Untuk itu, dia menerima berbagai masukan, saran, dan juga kritik dari Pemerintah Pusat agar dapat meningkatkan diri dalam pelaoran keuangan di masa yang akan datang.