SUKAPURA, LGNews.com – Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengikuti rapat koordinasi Penguatan Kebijakan Dana Transfer Daerah, Pemenuhan Mandatory Spending dan Penguatan Data Indikator Daerah melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), yang diisi oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI, Jumat (24/7) di Lava Hills Sukapura.
Wali Kota Aminuddin bersama Wawali Ina Dwi Lestari dan Sekda Budiono Wirawan pun mengikuti arahan dari Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, yang didapuk menjadi salah satu narasumber.
Melalui forum koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan pemerintah pusat, diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
Pada kesempatan itu, Dokter Aminuddin – sapaan wali kota, menyampaikan upaya pengelolaan anggaran di Kota Probolinggo. Seperti, mengangkat potensi di kota yang berfinansial kecil atau rendah tetapi bisa meningkatkan ekonomi dari 6,1 menjadi 6,81 di masa kepemimpinannya.
“PAD kami sudah mentok, meningkatkan lagi tatanan masih sulit. Adanya pengurangan TKD (Transfer Keuangan Daerah), membuat pembangunan infrastruktur dan program lain tetap jalan tanpa menggunakan APBD. Bank Jatim juga kami genjot terus,” ujar wali kota, sembari menyapa pimpinan Bank Jatim Cabang Probolinggo yang juga hadir pada kegiatan tersebut.
“Mohon pencerahan agar kami menapaki ke depan dengan tetap bersemangat. Kota Probolinggo kota kecil, tapi kami tetap berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Meski efisiensi, kami semangat bisa meningkatkan ekonomi lebih dari 1 digit. Posisi kami awalnya 30, kini 5 besar di Provinsi Jawa Timur,” imbuh Dokter Aminuddin.
Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni pun membeberkan evaluasi, berbagi strategi hingga tips untuk Kota Probolinggo. Katanya, postur belanja APBD harus sesuai dengan pendapatan. Namun, banyak daerah yang rencana belanja disusun dulu kemudian pendapatan dinaik-naikan sehingga belanja terealisasi tetapi mengalami defisit.
“Problemnya adalah perencanaan awal. Kepala daerah ganti tapi program dan kegiatan tetap itu-itu saja. Mari APBD perubahan dan 2027 dicermati program kerja masing-masing, dibuat sesuai visi misi kemudian dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan,” bebernya.
Agus Fatoni yang pernah menjadi 4 Pj gubernur ini menilai anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) di Kota Probolinggo hanya Rp 2,5 M (kini sisa Rp 1,8 M) masing kurang. Ini bisa di top up dari hasil penghematan pembiayaan tahun anggaran berjalan atau dari kas.
“Yang penting ada uang bisa digeser ke BTT untuk kondisi mendesak. Apa itu kondisi darurat mendesak? Bencana alam, bencana non alam, sosial, kejadian luar biasa, operasi pertolongan/pencarian orang hilang, kekurangan sarpras. Pelayanan dasar masyarakat di tahun itu belum ada, kalau dibutuhkan boleh digeser. APBD dibahas di tahun sebelumnya maka kondisi berubah, jika perlu digeser (anggarannya) ya digeser selama uangnya ada,” jelas Agus.
Dirjen Bina Keuda menyebut, di kondisi saat ini, mau tidak mau pemda harus kerja keras, berkreasi, ciptakan inovasi dan terobosan, tidak hanya melakukan hal rutin-rutin saja.
Ada lima upaya yang bisa dilakukan Pemkot Probolinggo untuk meningkatkan PAD antara lain intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan SDM, digitalisasi dan inovasi. “Inovasi tidak susah, tinggal ATM (amati tiru modifikasi) dan disesuaikan. Ayo lakukan inovasi dan terobosan-terobosan,” tegasnya menyemangati.
Selain PAD, anggaran pemda berasar dari dana transfer melalui DAU, DAK dan DBH. Penentuan jumlah dana transfer, lanjut Agus Fatoni, kuncinya adalah updating data dan kinerja. Dalam rakor malam itu, Dirjen juga menyampaikan tentang peningkatan kapasitas SDM.
Sementara itu, Wali Kota Dokter Aminuddin mengakui penjelasan dari Dirjen Bina Keuda sangat berharga dan bermanfaat bagi Kota Probolinggo. Tidak hanya masalah ilmu yang disampaikan, tetapi akhirnya mengetahui secara gambaran besar kondisi keuangan negara, sebab pengurangan dana transfer karena efisiensi.
“Tapi, kita bisa mengambil peluang dari program di kementerian seperti Sekolah Rakyat. Sekarang kita kerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk pengadaan peternakan di masing-masing kelurahan. Proses kerja sama dengan BUMN setelah dijelaskan, kita bisa menambah lagi,” ucap wali kota, saat ditemui usai rakor.
Terkait revitalisasi data, imbuh Dokter Aminuddin, memang perlu dan Kota Probolinggo terus berproses. “Untuk PAD, digitalisasi sistem pembayaran, kita mesti melibatkan semua kekuatan kita jangan sampai ada PAD yang lolos dan tidak direalisasikan. Termasuk perhotelan nanti kita evaluasi,” terangnya.
Dalam rakor yang berlangsung sejak siang hingga malam hari itu, sebelumnya materi juga diisi oleh Direktorat Perencanaan AKPD (Analis Keuangan Pusat dan Daerah) Ahli Madya Hilman Rosada, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II. Kemudian dari Direktorat Fasilitasi Transfer Kasubdit Fasilitasi DBH (Dana Bagi Hasil) dan DAU (Dana Alokasi Umum) Azwirman, dan Renaldi Fardani, Penelaah Teknis Kebijakan pada Subdit Fasilitasi DBH dan DAU.
