Keamanan Jamaah Terancam, Kakan Kemenhaj Lampura “Nyeleneh” Justru Sibuk Cari Dompet Hilang

Oplus_131072

LAMPUNG UTARA LGNews.com – Di tengah eskalasi konflik geopolitik yang kian memanas di Timur Tengah antara Iran dan aliansi Amerika Serikat-Israel, publik dipertontonkan sikap tidak profesional oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Lampung Utara, Feryza Agung.

Ketidaksiapan instansi dalam mengawal keselamatan warga negara terungkap saat sejumlah awak media mencoba melakukan konfirmasi mengenai jumlah pasti jamaah umrah asal Lampung Utara yang saat ini masih berada di Arab Saudi.

Data ini menjadi krusial untuk memetakan potensi hambatan kepulangan jamaah yang terancam tertahan akibat situasi perang.

Alih-alih menyajikan data resmi sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab publik, Feryza Agung justru memberikan respons yang mengecewakan. Pejabat berwenang ini mengaku tidak memegang data pasti dan memberikan jawaban yang terkesan tidak serius dengan dalih masalah pribadi.

“Kayaknya ada yang berangkat, Pak Komarudin dan Pak Fatur tapi saya lagi nyari dompet saya ilang. Kontak aja orangnya langsung,” cetus Feryza saat dikonfirmasi wartawan, Senin (2/3/2026).

Sebagai pucuk pimpinan di bidang haji dan umrah tingkat kabupaten, Feryza seharusnya memiliki akses data real-time mengenai keberadaan warga di bawah pengawasannya, terutama dalam kondisi darurat yang menyangkut nyawa dan keselamatan warga negara di luar negeri.

Upaya awak media mencari validitas data bertujuan untuk memberikan kepastian informasi kepada pihak keluarga di tanah air. Ketertutupan informasi dan sikap apatis dari pihak Kemenhaj Lampung Utara ini dikhawatirkan akan memicu spekulasi liar dan kecemasan mendalam bagi keluarga jamaah yang menunggu di rumah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah mitigasi konkret maupun skema perlindungan yang dipaparkan oleh Kemenhaj Lampung Utara terkait nasib para jamaah yang terdampak krisis Timur Tengah tersebut. Absennya data dan koordinasi ini menjadi catatan merah bagi kredibilitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah setempat. (Diq)