Jayawijaya, LGNews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Provinsi Papua Pegunungan. Dalam kegiatan itu, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri terus konsisten dengan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Rapat Monev APBD ini diselenggarakan dalam rangka penguatan pembinaan, pengawasan, dan penyamaan persepsi dibidang tata kelola keuangan daerah serta evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” kata Rikie, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri dalam acara Rapat Monev dan Asistensi Percepatan Realisasi APBD secara hybrid dari Baliem Pilamo Hotel, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, Senin (24/11/2025).
Rikie mengatakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah. Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari operasi pemerintahan daerah. Ini adalah hasil dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam APBD.
Rikie menyampaikan, pelaksanaan monev dilakukan tidak hanya kepada daerah yang rendah realisasinya, tetapi juga daerah yang realisasinya tinggi. Daerah dengan realisasi rendah perlu dicari penyebab, masalah, dan kesulitan yang dihadapi. Sedangkan yang tinggi dapat dipelajari kiat dan strateginya.
Dia menyebutkan, penetapan target capaian realisasi pendapatan dan realisasi belanja sampai dengan 31 desember 2025, pada provinsi dan kabupaten se Papua Pegunungan. Adapun Provinsi Papua Pegunungan per tanggal 24 November 2025 capaian realisasi pendapatan 78,20%, realisasi belanja 72,00%, dan komitmen target sampai dengan 31 Desember 2025, yaitu realisasi pendapatan 95,00% dan realisasi belanja 93,00%.
“Kemudain Kabupaten Jayawijaya per tanggal 24 November 2025 capaian realisasi pendapatan 74,77%, realisasi belanja 57,56%, dan komitmen target sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu realisasi pendapatan 93,00% dan realisasi 93,00%. Berikutnya, Kabupaten Lanny Jaya per tanggal 24 November 2025 capaian realisasi pendapatan 75,00%, realisasi belanja 74,00%, dan komitmen target sampai dengan 31 desember 2025 yaitu realisasi pendapatan 95,00% dan realisasi 90,00%,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rikie menjelaskan untuk Kabupaten Mambramo Tengah per tanggal 24 Nopember 2025 capaian realisasi pendapatan 80,73%, realisasi belanja 70,92%, dan komitmen target sampai dengan 31 desember 2025 yaitu realisasi pendapatan 95,00% dan realisasi 95,00%. Sementara itu, Kabupaten Nduga per tanggal 24 Nopember 2025 capaian realisasi pendapatan 72,05%, realisasi belanja 76,48%, dan komitmen target sampai dengan 31 desember 2025 yaitu realisasi pendapatan 95,00% dan realisasi 91,00%.
“Adapun Kabupaten Pegunungan Bintang per tanggal 24 November 2025 capaian realisasi pendapatan 77,71% dan realisasi belanja 67,99%, komitmen target sampai dengan 31 desember 2025 yaitu realisasi pendapatan 98,00% dan realisasi 95,00%. Berikutnya, Kabup aten Tolikara per tanggal 24 November 2025 capaian realisasi pendapatan 74,91% dan realisasi belanja 59,26%, komitmen target sampai dengan 31 desember 2025 yaitu realisasi pendapatan 99,65% dan realisasi 96,22%. Kemudian, Kabupaten Yalimo per tanggal 24 November 2025 capaian realisasi pendapatan 74,00% dan realisasi belanja 75,00%, komitmen target sampai dengan 31 desember 2025 yaitu realisasi pendapatan 95,00% dan realisasi 90,00%. Berikutnya, Kabupaten Yahukimo per tanggal 24 November 2025 capaian realisasi pendapatan 81,04% dan realisasi belanja 76,06%, komitmen target sampai dengan 31 desember 2025 yaitu realisasi pendapatan 95,00% dan realisasi 95,00%,” jelasnya.
Adapun hadir langsung dalam acara tersebut, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah 4, PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Jenderal, Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Bina Bangda, Analis Kebijakan Ahli Muda Ditjen Bina Keuda. Selain itu, acara ini juga diikuti oleh Pemda yang terdiri dari Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan; Kepala BPPKAD Provinsi Papua Pegunungan; Kepala Bappeda Provinsi Papua Pegunungan; Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga; Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo; Kepala BPKAD Kabupaten Yalimo; Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya; Inspektur Kabupaten Jayawijaya; Kepala BPPKAD Kabupaten Lanny Jaya; Inspektur Kabupaten Lanny Jaya; Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Pegunungan Bintang; Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kab. Mamberamo Tengah; Plt. Inspektur Kabupaten Tolikara; Plt. Inspektur Kabupaten Yahukimo dan Pejabat terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se Papua Pegunungan.
