LGNEWS LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung selama tahun 2023 telah menyalurkan sebanyak Rp1,2 triliun Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilaksanakan selama untuk empat triwulan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung,Rabu (3-1-2024).
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menjelaskan
“Tahun 2023, kita sudah menyalurkan empat triwulan DBH. Termasuk DBH pajak rokok untuk tiga triwulan,” kata Fahrizal.
Total anggaran yang disalurkan untuk pembayaran DBH mencapai Rp1,2 triliun.
“Realisasi anggaran kita kan Rp6,4 triliun dan Rp1,2 triliun sudah kita transfer Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Menurut dia, setiap tahunnya, Pemprov selalu membayarkan DBH ke Kabupaten/Kota untuk empat triwulan.
Dia menjelaskan, tahun lalu, pemprov membayarkan DBH untuk triwulan II, III dan IV tahun 2022 serta triwulan I tahun 2023.
“Jangan melihat triwulannya. Yang jelas tahun 2023, kita sudah transfer empat triwulan,” jelasnya.
Dia menyebutkan, hal itu dikarenakan pada tahun 2019, Pemprov Lampung memiliki beban anggaran Rp1,7 triliun.
Jumlah itu terdiri dari utang DBH ke kabupaten/kota, pinjaman PT SMI dan pelepasan aset Waydadi yang belum terealisasi.
“Ini kan dampak masa lalu. Jadi pada 2019 kita defisit Rp1,7 triliun. Atas kerja keras kita semua sudah bisa kita selesaikan,” sebutnya.
Fahrizal mengatakan, bisa saja DBH tahun 2023 langsung dibayarkan sekaligus.
“Bisa, tapi anggaran kita tidak cukup. Kalau mau dibayarkan semua ke DBH yang lain macet,” jelasnya.
Terlebih, dia menilai, penggunaan APBD sudah ada peruntukkannya masing-masing.
“Jadi dari anggaran yang kita miliki, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen kesehatan, 40 persen infrastruktur. Belum lagi untuk membayar gaji guru, operasional dan lain-lain,” tegasnya.
Sehingga, dia memastikan, seluruh pelayanan dasar bisa telaksana.
“Jangan sampai nanti ada yang tidak bisa jalan. Misalnya gaji tidak terbayar dan sebagainya,” tuturnya.
Dia berharap, pendapatan daerah Pemprov Lampung bisa meningkat. “Supaya realisasinya (DBH) lebih baik,” cetusnya. (*)
